Pedoman Tangerang - Kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, membuka kembali ingatan publik soal peringatan dari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada Anies Baswedan.
Ia disebut pernah melarang mantan menteri pendidikan itu untuk menjadikan Tanah Merah sebagai pemukiman warga.
Hal itu sebagaimana disampaikan pengamat politik, Jhon Sitorus, yang menilai bahwa kebarakan Depo Pertamina Plumpang bisa saja tidak terjadi jika manuver Anies Baswedan tepat sasaran.
Apalagi jika Anies tak ngeyel soal peringatan yang diberikan Ahok pada 2016 silam, kata Jhon, maka insiden yang meninggalkan duka mendalam bagi Jakarta ini kemungkinan bisa dihindari.
"Ahok sempat mengingatkan Anies agar tak sembarangan membuat janji politik apalagi membohongi rakyat demi kursi gubernur, salah satunya soal Tanah Merah, Plumpang, Jakut. Menurut Ahok, tanah ini adalah aset milik Pertamina," ungkap Jhon Sitorus.
Jhon mengungkapkan, Ahok memang pernah menyinggung soal permasalahan sengketa permukiman warga di Tanah Merah.
Saat itu, Ahok mengingatkan Anies Baswedan agar tidak sembarangan membuat janji politik, terlebih berencana untuk membebaskan permasalahan warga Tanah Merah.
"Fasilitas TBBM Plumpang itu butuh BUFFERZONE sebagai bagian dari concern terhadap keselamatan lingkungan dan efek lainnya," kata Jhon.
Sebelum masa kampanye, Ahok disebut pernah menawari rusun kepada warga pada 2009. Sayangnya, kesepakatan dengan 1422 kepala keluarga Tanah Merah itu tidak berbuah manis.
Ahok juga disebut akan menyiapkan rusun untuk warga Tanah Merah, seperti warga Rawa Bebek, dengan biaya sewa yang kala itu hanya Rp5.000 per hari.
"Yang penting bukan Ahok, yang penting mereka jangan direlokasi (walaupun dikasih RUSUN)," ujarnya.
Hal ini dikatakan menjadi peluang bagi Anies Baswedan untuk menambah suara. Oleh sebab itulah tercapai kesepakatan antara warga Tanah Merah dengan Anies.
Anies saat itu sempat berdialog dengan warga Tanah Merah Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, dalam rangka kampanye Pilgub DKI Jakarta. Dalam dialog tersebut, Anies diberikan kontrak politik dari warga apabila menang Pilgub DKI pada 15 Februari 2017 silam.
Kontrak politik itu berisi sejumlah tuntutan warga agar Anies Baswedan memenuhi hak dan memberikan perlindungan bagi warga Tanah Merah. Salah satunya, warga Tanah Merah meminta untuk melegalkan kepemilikan tanah sebab mereka telah menetap lebih dari 20 tahun.
Anies juga diminta untuk pro pada rakyat miskin dengan melakukan pekerjaannya berbasis pelayanan dan melibatkan partisipasi warga untuk Jakarta beradab.
Selain itu, kontrak politik tersebut juga meminta Anies agar tidak melakukan penggusuran kepada permukiman kumuh. Tetapi dilakukan penataan seperti kampung tematik atau kampung deret.
Jika Anies menandatangani kontrak politik itu, warga Tanah Merah siap menjamin 100 persen suara dukungan untuk pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.
Usai membaca kontrak politik tersebut, Anies langsung menandatangani perjanjian. Di hadapan warga, dia berjanji bakal melaksanakan kontrak itu jika berhasil menang Pilgub DKI Jakarta pada 15 Februari 2017.
"Insya Allah, bila tanggal 15 Februari itu terpilih, kami akan laksanakan itu. Insya Allah kita menang 15 Februari," kata Anies kala itu.
Sementara itu, Ahok mengatakan bahwa permasalahan di Tanah Merah bukan perkara mudah untuk diselesaikan. Mengingat, tanah itu milik Pertamina sehingga tak bisa serta-merta berpindah begitu saja ke tangan warga.
"Biasanya, calon ini kan saya bilang dia enggak kuasai data. Saya bilang Pak Anies, tim suksesnya minta saja data sama kita. Kita kan open data," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta 2016 silam.
Ahok pun mengingatkan, jangan sampai data yang diterima Anies keliru. Sebab menurutnya, hal tersebut bakal membuat janji politik yang sudah dijanjikan sulit untuk dilaksanakan.
"Jangan sampai, karena datanya dibohongi dari timses, atau bukan dibohongi lah, karena datanya tidak benar akhirnya menyampaikan sesuatu, melakukan yang merugikan dan mempermalukan sendiri akhirnya," tegas Ahok.***