Network
Pedoman Tangerang - Junta militer Myanmar mencap siapapun anggota parlemen yang telah digulingkan dan tergabung dalam Pemerintah Persatuan Nasional sebagai teroris. Pasukan militer ini bergerak guna memperketat cengkeramannya atas Myanmar yang tengah bergejolak.
Sejak militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta 1 Februari, menahan dan menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, pemberontakan nasional ala junta ini pun dengan tegas menolak mundur dalam tuntutannya untuk kembali ke demokrasi.
Para pengunjuk rasa terus turun ke jalan setiap hari, sementara boikot nasional oleh mahasiswa dan pegawai negeri sipil di berbagai sektor telah membuat roda ekonomi negara itu terhenti.
Baca Juga: Bentrokan Israel - Palestina Ratusan Warga Palestina Terluka
Sementara itu, sekelompok anggota parlemen yang digulingkan, di mana banyak dari mereka sebelumnya adalah bagian dari partai Liga Nasional Demokrasi Aung San Suu Kyi, telah membentuk bayangan "Pemerintah Persatuan Nasional" untuk melemahkan junta.
Pada Rabu, 5 Mei 2021 lalu, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) mengumumkan pembentukan apa yang disebut "kekuatan pertahanan rakyat" untuk melindungi warga sipil yang mengalami kekerasan dari militer.
Pada Sabtu, 8 Mei 2021 malam, televisi yang dikelola pemerintah mengumumkan bahwa NUG, kekuatan pertahanan rakyatnya, dan kelompok afiliasi yang dikenal sebagai Komite Perwakilan Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), diklasifikasikan sebagai "organisasi teroris".
Baca Juga: Nah Loh! Puan Minta Pemerintah Perjelas Lagi Aturan Larangan Mudik
"Kami meminta masyarakat untuk tidak mendukung aksi teroris, memberikan bantuan aksi teror yang mengancam keamanan masyarakat dari CRPH, NUG, dan PDF," kata siaran berita malam itu, dikutip dari Channel News Asia, Senin, 10 Mei 2021.
Pengumuman itu muncul saat ledakan bom sporadis lebih sering meledak di seluruh Myanmar, terutama di pusat komersial Yangon - yang oleh pihak berwenang disalahkan sebagai "penghasut".***
