Network
Pedoman Tangerang - Program Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dianggap tidak masuk akal.
Hal ini disampaikan oleh Danang Girindrawardana di channel Krapu TV dalam acara Evaluasi bersama Ristadi selaku perwakilan Federasi Pekerja dan Redma Gita selaku perwakilan asosiasi pengusaha.
Bagi Danang, Nalar perancang TAPERA di PP 21 ini menunjukkan arogansi penindasan Pemerintah pada rakyatnya.
Baca Juga: Maesyal Rasyid Berharap Produk Lokal UMKM Bisa Tumbuh Berkembang
Hal ini terlihat karena Pemerintah seolah memaksa pekerja untuk membayar iuran dengan iming-iming mendapatkan rumah di hari tua.
"Logika aneh, bagaimana pekerja dapat rumah setelah pensiun di umur 58, dengan besaran iuran tabungan bulanan sekitar 125 ribu. Untuk pekerja dengan gaji UMP, perlu 250 tahun untuk bisa punya rumah sangat sangat sederhana," kata Danang pada Minggu, 2 Juni 2024.
Kontroversi Tapera yang saat ini ditolak banyak pihak menurut Danang karena Pemerintah tidak peka pada kondisi ekonomi pekerja, buruh, dan masyakarat.
Baca Juga: Prediksi Jerman vs Ukraina FIFA Friendly Match 4 Juni 2024: Cek Susunan Pemain, H2H dan Skor di sini
"PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dilawan oleh pengusaha, pekerja, buruh dan masyarakat. Makin aneh negara ini, apa motif pemerintahan Jokowi menindas para buruh dan pekerja dengan tanbahan pungutan 3%. Bukankah sudah bejibun pungutan pungutan wajib selain pajak?," Katanya.
