Network
PedomanTangerang - Jelang penghapusan secara bertahap pada kelas rawat inap 1,2 dan 3 oleh pemerintah dimulai pada tahun 2023.
Kabarnya, pemerintah akan segera hapus kelas 1,2 dan 3 pada BPJS Kesehatan hingga 2025.
Pemerintah memastikan akan menghapus kelas rawat inap 1,2 dan 3 BPJS Kesehatan secara bertahap mulai tahun ini hingga 2025.
Dengan demikian, pemerintah resmi menerapkan kelas rawat inap standar (KRIS).
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kini tengah mempersiapkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan hukum dari implementasi KRIS.
Lantas, ketika sistem KRIS berlaku, berapa besaran iuran yang harus dibayar publik?
BPJS Kesehatan belum mengumumkan adanya perubahan besaran iuran hingga saat ini. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan iuran tidak boleh ada kenaikan sampai pada 2024 mendatang.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan tidak akan ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 2024.
Masyarakat tidak perlu khawatir sekalipun ada rencana perubahan kelas BPJS Kesehatan.
"Nah, memang kan secara politik susah menerima, sehingga Bapak Presiden yang minta kalau bisa jangan naik sampai 2024. Sehingga kita jaga bener sampai 2024 posisi politik pemerintah adalah ini tidak naik," kata Budi Gunadi Sadikin beberapa waktu lalu.
Kepastian tidak adanya perubahan besaran premi, baik untuk kelas 1, 2, ataupun 3 BPJS Kesehatan ini akan tetap terjamin meskipun adanya penyesuaian tarif Indonesian Case Based Group (INA CBGs) dari BPJS Kesehatan ke pihak rumah sakit dalam rentang kisaran 12-30 persen.
Dari sisi neraca keuangan, dia yakin BPJS Keuangan masih kuat hingga 2024, termasuk untuk membayar tarif INA CBGs yang baru akan diterapkan mulai 1 Januari 2023.
Oleh sebab itu, pada 2025 diperkirakannya penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan yang baru akan terjadi.
"Harus ada kenaikan tarif yang memang menurut saya wajar. Enggak mungkin rumah sakit enggak naikin gaji karyawannya selam 5 tahun kan enggak mungkin. Sekarang tinggal kita edukasi masyarakat bahwa kenaikan premi itu adalah sesuatu yang sangat wajar dilakukan," tegas Budi.
Acuan Aturan
Pps Kepala Humas BPJS Kesehatan Arif Budiman kepada CNBC Indonesia menerangkan bahwa mengacu Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan, bahwa iuran ditentukan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN.
Bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdaftar sebagai Peserta PBI, Arif mengatakan iurannya sebesar Rp. 42.000 dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dengan kontribusi Pemerintah Daerah sesuai kekuatan fiskal tiap daerah.
Kemudian bagi Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) atau pekerja formal baik penyelenggara negara seperti ASN, TNI, POLRI dan pekerja swasta, besaran iuran sebesar 5% dari upah, dengan rincian 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% oleh pekerja. Untuk perhitungan iuran ini berlaku pula batas bawah yaitu upah minimum kabupaten/kota dan batas atas sebesar Rp 12 juta.
"Jadi perhitungan iuran dari penghasilan seseorang hanya berlaku pada jenis kepesertaan PPU, pekerja formal yang mendapat upah secara rutin dari pemberi kerjanya," katanya.
Lebih lanjut, Arif mengungkapkan bagi kelompok peserta sektor informal yang tidak memiliki penghasilan tetap dikelompokkan sebagai peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja).
Kemudian untuk jenis kepesertaan PBPU dan BP, peserta dapat memilih besaran iuran sesuai yang dikehendaki. Kelas 1 sebesar Rp 150.000 per orang per bulan, kelas 2 sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dan kelas 3 sebesar Rp. 35.000 per orang per bulan. Adapun, tarif iuran BPJS ini masih berlaku hingga nanti adanya pengumuman lebih lanjut.***
