Network
Pedoman Tangerang - Pemerintah mulai hari ini memberlakukan vaksinasi berbayar senilai Rp.879.140 per dua dosis untuk semua kalangan.
Anggota Komisi Kesehatan DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai kebijakan pemerintah tersebut terlalu memberatkan masyarakat.
Ia tak habis pikir mengapa di tengah situasi ekonomi yang sulit ini pemerintah masih membebani masyarakat dengan bayaran-bayaran yang seharusnya itu masih hak mereka. Pemerintah terbukti ingin mengeruk keuntungan dari kesulitan yang diderita rakyat.
"Setiap individu harus mendapat akses yang sama dan merata melalui vaksinasi gratis. Jadi, opsi vaksin berbayar seperti upaya mencari keuntungan dengan memeras rakyat," tegas Netty kepada Pedoman Tangerang, Selasa, 12 Juli 2021.
Baca Juga: Kementerian Kesehatan Resmi Tetapkan Harga Vaksin, Ini Dia Rincian Harganya
Pemerintah sejatinya melanggar peraturan di mana kebijakan tersebut seharusnya didiskusikan terlebih dahulu bersama DPR. Faktanya, kata Netty, kebijakan vaksinasi berbayar tersebut belum pernah sampai ke meja DPR.
"Tidak ada diskusi dengan Komisi IX terkait vaksinasi gotong royong bagi individu atau perorangan. Kebijakan yang sudah disetujui adalah vaksinasi gotong royong yang dibiayai perusahaan. Itu pun diizinkan dengan banyak catatan. Sekarang tiba-tiba muncul kebijakan vaksin berbayar untuk individu," ungkap Netty.
Permenkes RI Nomor 19 Tahun 2021 dijadikan landasan hukum bagi vaksinasi berbayar untuk individu setelah ada perubahan redaksi atas definisi vaksin gotong royong.
