Network
Pedoman Tangerang - Komisi Keuangan (Komisi XI) DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Ketua Bappenas secara virtual, Rabu, 23 Juni 2021. Adapun rapat ini membahas tentang Manajemen Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyinggung persoalan utama utang Indonesia. Ia mengatakan persoalan tersebut adalah bagaimana agar penerimaan negara lebih dipacu dibanding utangnya.
Anis melihat yang terjadi saat ini, utang tumbuh lebih tinggi, baik dibandingkan terhadap penerimaan negara maupun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. “Sehingga Indonesia semakin terjebak dalam hutang,” katanya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menjabarkan tentang porsi utang. Porsi utang dalam valas kata dia memang menurun menjadi 13% dari total utang pemerintah.
Baca Juga: Halalbihalal di Dapil, Anis Byarwati Beberkan 3 Kunci Kemenangan PKS
Akan tetapi, nilai rupiah yang cenderung terdepresiasi menyebabkan utang negara semakin riskan baik dalam hal cicilan pokok maupun bunganya.
“Dengan kondisi seperti ini, bagaimana mungkin kita masih mengatakan utang kita aman-aman saja,” ujar Anis.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini kemudian menegaskan bahwa perlu dilakukan kajian lebih dalam terkait rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang benar-benar mencerminkan kondisi riil.
“Selama ini, perhitungan yang dilakukan hanya utang pemerintah pusat terhadap PDB. Sedangkan utang BUMN tidak dimasukan dalam hitungan. Praktek di negara-negara lain utang BUMN termasuk dalam kalkulasi rasio tersebut,” jelas Anis.
Baca Juga: DPR Heran Sikap Ambigu BPK yang Gemar Kasih WTP Tapi Ragukan Keuangan Pemerintah
