Network
Pedoman Tangerang – Komisi VI DPR, Martin Manurung mendesak pemerntah untuk melunasi hutangnya pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pasalnya berdasarkan laporan keuangan PT PLN, Badan usaha Milik Negara (BUMN) itu sudah menanggung beban hutang sebesar Rp649,2 triliun.
Menurut Manurung jika pelunasan hutang pemerintah kepada PLN tak kunjung dilakukan, kondisinya akan menjadi beban yang berkelanjutan bagi PLN.
"Utang tersebut setahu saya sebagian besar karena penugasan pemerintah kepada PLN. Jadi sebenarnya, pemerintah berkewajiban untuk membayarnya kepada PLN," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (25/5/2021).
Politisi Fraksi Partai NasDem itu, juga mengingatkan PLN agar tidak menjadikan masalah hutang tersebut sebagai alasan dalam melakukan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang pada akhirnya membebani masyarakat.
Baca Juga: Respon Gerindra Hadapi Pemerkosaan oleh Anak Kader Diprotes Keras Aktifis Perempuan
"Jangan sampai terjadi kenaikan TDL dalam masa sulit akibat tekanan dampak pandemi Covid-19 sebaiknya dihindari. Karena beban masyarakat dan dunia usaha juga sudah cukup besar. Mereka bisa bertahan saja sudah syukur," terangnya.
Sebelumnya PLN mengungkap laporan keuangan, dengan catatan total hutang sebesar Rp649,2 triliun pada akhir 2020. Jumlah tersebut terdiri dari utang jangka panjang sebesar Rp499,58 triliun dan utang jangka pendek Rp149,65 triliun.
Berdasarkan laporan keuangan PLN, utang jangka panjang PLN didominasi oleh obligasi dan sukuk sebesar Rp192,8 triliun, utang bank sebesar Rp154,48 triliun, utang imbalan kerja Rp54,6 triliun, liabilitas pajak tangguhan Rp31,7 triliun, dan penerusan pinjaman Rp35,61 triliun.
Baca Juga: PDIP Jawa Timur Minta Kadernya Fokus serta Abaikan Polemik Puan dan Ganjar
