Network
Pedoman Tangerang - Dalam rangka mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional, skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi motor penggerak pembiayaan yang utama untuk UMKM ditengah lesunya penyaluran skema kredit yang lain.
Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Senin, 3 Mei 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memutuskan untuk memperpanjang tambahan subsidi pada bunga KUR sehingga menjadi 3 persen selama 6 bulan, terhitung Juli hingga Desember mendatang
Saat ini porsi kredit UMKM baru mencapai 18,8 persen terhadap total kredit perbankan. Porsi untuk UMKM tersebut perlu ditingkatkan secara bertahap setidaknya menjadi lebih dari 30 persen di tahun 2024. Pemerintah menetapkan beberapa perubahan kebijakan KUR, salah satunya yaitu perubahan skema KUR tanpa jaminan yang awalnya tertinggi Rp50 juta menjadi Rp100 juta.
Baca Juga: Utang RI Terus Membengkak, DPR Singgung Menkeu Soal Belanja Utang yang Tak Produktif
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi Keuangan (Komisi XI) DPR RI, Anis Byarwati, menilai perubahan KUR tersebut sangat wajar dilakukan pemerintah dalam kondisi pandemi. Kebijakan ini menurut Anis juga menjadi salah satu upaya mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional.
Skema KUR yang baru diharapkan menjadi motor penggerak pembiayaan yang utama di tengah lesunya penyaluran skema kredit yang lain. Berdasarkan catatan OJK, penyaluran kredit usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) akan terus tumbuh seiring dengan tingginya kebutuhan modal baru.
“Saat ini tercatat lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di Indonesia. Dan porsi kredit UMKM baru mencapai 18,8 persen terhadap total kredit perbankan,” kata Anis dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Mei 2021.
Baca Juga: Hari Buruh, Puan Janji DPR RI Akan Komitmen Perjuangkan Kepentingan Buruh Indonesia
Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini mengatakan sudah saatnya pemerintah menambah dan merevisi kebijakan pelaksanaan KUR. Hal ini penting dilakukan untuk memperjelas keberpihakan pemerintah terhadap UMKM terutama untuk segmen mikro dan ultra-mikro.
